Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pelayanan publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktik pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah  dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.  Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ini Tim Survey dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada  SMP Negeri 1 Wonosari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat.

Berikut hasil dan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) SMP Negeri 1 Wonosari Semester 2 Tahun 2018 (Juli s.d. Desember 2018).

HASIL DAN RENCANA TINDAK LANJUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PADA SMP NEGERI 1 WONOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEMESTER 2 TAHUN 2018

Jenis Pelayanan : Gabungan (Penerimaan Raport, Penerimaan Peserta Didik Baru, Penerimaan Tamu, Persuratan, dan Legalisir Ijazah/Raport)
NILAI IKM

(setelah dikonversi)

80.02

Mutu Pelayanan : B

Kinerja Unit Pelayanan : Baik

RESPONDEN

Jumlah = 140 orang

Jenis Kelamin

L = 29 orang

P = 111 orang

 

Pendidikan :

SD = 3 orang

SMP = 15 orang

SMA = 59 orang

DIII = 19 orang

S1/DIV = 38 orang

S2 = 6 orang

S3 = 0 orang

1.    Persyaratan : 3.150 (Baik)

2.    Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

3.143 (Baik)

3.    Waktu Penyelesaian Pelayanan :

3.150 (Baik)

4.    Biaya/Tarif : 3.143 (Baik)

5.    Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan :

3.171 (Baik)

6.    Kompetensi Pelaksana : 3.293 (Baik)

7.    Perilaku Pelaksana : 3.357 (Baik)

8.    Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan : 3.179 (Baik)

9.    Sarana dan Prasarana : 3.221 (Baik)

PERIODE SURVEI =

1 Juli s.d. 14 Desember 2018

 

RENCANA TINDAK LANJUT :
Dari kelima jenis pelayanan (gabungan), unsur pelayanan yang terendah adalah unsur sistem, mekanisme, dan prosedur dan biaya/tarif. Kedua unsur dengan nilai rata-rata 3.143 sudah dalam kategori baik namun perlu ditingkatkan.

Untuk masa yang akan datang perlu adanya sistem, mekanisme, dan prosedur yang lebih detail dan dipasang di papan pengumuman agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Untuk unsur biaya/tarif perlu adanya penjelasan kepada responden dalam mengisi kuesioner karena dalam kelima pelayanan yang disurvei semuanya tidak ada yang dikenai biaya/tarif, kemungkinan responden mengisi kuesioner ditujukan kepada pelayanan yang lain yang tidak masuk dalam jenis pelayanan yang disurvei.

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT